Pemerintah Prancis sepakat memberi pinjaman lunak kepada Indonesia untuk memperkuat layanan iklim dan cuaca serta pembangunan kapasitas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Pemerintah Prancis akan memberikan pinjaman lunak sebesar 30,3 juta euro kepada Indonesia dengan tenggat waktu selama 19 tahun," kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Retno Marsudi usai Forum Konsultasi Bilateral II RI-Prancis di Jakarta, Selasa.

Turut serta dalam acara tersebut Wakil Direktur Jenderal untuk Klimatologi BMKG Widada Sulistya dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Prancis Pierre Sellal beserta delegasinya.

Widada mengatakan, BMKG sudah lama bekerja sama dengan Prancis, yaitu sejak 1994, dan menilai sistem mereka sangat bagus. Ia menjelaskan, kerja sama selama ini meliputi beberapa bidang, seperti pengukuran gempa bumi, namun kerja sama kali ini terfokus pada iklim dan cuaca.

"Kerja sama yang akan dikembangkan terfokus pada sistem peringatan dini cuaca," kata Widada dengan menambahkan bahwa sistem tersebut mencakup observasi, pengolahan data dan diseminasi informasi kepada publik.

Pierre Sellal sendiri menyebutkan, pinjaman lunak tersebut merupakan salah satu hal yang disepakati saat kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Paris dan bertemu Presiden Prancis Nicolas Sarkozy pada Desember 2009.

"Kedua pemimpin negara menyepakati beberapa hal, di antaranya perubahan iklim, isu penting yang harus diperangi bersama," katanya.

Forum Konsultasi

Selain membahas bantuan pinjaman lunak, forum konsultasi reguler pada tingkat pejabat senior itu juga membicarakan upaya meningkatkan kerja sama politik, ekonomi dan sosial budaya, serta rencana kunjungan Presiden Prancis Sarkozy ke Indonesia pada 2011.

"Kunjungan tersebut masih bersifat tentatif karena tahun depan merupakan saat yang sibuk bagi kedua negara," kata Retno menjelaskan Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Prancis akan menjadi Ketua G8 dan G20 tahun depan.

Kunjungan kenegaraan itu kemungkinan akan membahas dan menandatangani kesepakatan kemitraan strategis RI-Prancis, jelas Retno.

Ia menambahkan, diskusi itu juga meliputi masalah pertahanan, perdagangan dan investasi, dan kerja sama pengembangan.

"Badan Pengembangan Prancis (AFP) akan memberikan bantuan pinjaman lunak 50 juta dolar AS melalui Bank Mandiri untuk distribusi listrik Jawa dan Bali," jelas Retno.

Dalam kerja sama pertahanan, Retno memaparkan, kemitraan yang sebelumnya terfokus pada industri pertahanan akan diperluas ke ranah lain, seperti pembangunan kapasitas dan latihan bersama.

Di bidang sosial budaya, kedua negara sepakat akan terus mengembangkan sektor pendidikan, pariwisata dan pertukaran budaya.

Pierre Sellal menekankan, konteks dari pertemuan tersebut terdiri dari tiga hal, yakni peringatan, kemitraan dan ambisi.

"Perayaan karena tahun ini peringatan 60 tahun hubungan diplomatik RI-Prancis; kemitraan karena selalu berkomitmen untuk bekerja sama lebih mendalam dan meluas; dan ambisi karena, berdasarkan persamaan nilai dan prinsip, kedua negara akan sebisa mungkin memberi pengaruh positif ke dunia," katanya.

Sumber : Antara

Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai perubahan iklim di Cancun, Meksiko pada 29 November-10 Desember 2010 menyatakan sebagian besar yang ditargetkan berhasil dicapai.

"Target kita hampir 85 persen tercapai di Cancun," kata pimpinan delegasi RI yang juga utusan khusus Presiden RI untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar di Jakarta, Senin.

Kesuksesan tersebut di antaranya menghasilkan Persetujuan Cancun (Cancun Agreement) yaitu suatu paket keputusan yang berimbang yang menempatkan seluruh pemerintah negara pihak untuk lebih pasti dalam menuju masa depan pembangunan yang rendah emisi dan mendukung peningkatan aksi dalam rangka perubahan iklim di negara berkembang.

Selain Cancun Agreement, juga dihasilkan beberapa kesepakatan bilateral Indonesia dengan sejumlah negara yang bertujuan memperkuat dan mempercepat proses penyelesaian masalah lingkungan secara bersama.

Pertemuan bilateral dilakukan Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta di sela-sela konferensi tingkat tinggi COP 16.

Kerjasama tersebut di antaranya dengan Pemerintah Jepang mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan beracun serta co-benefit process dan program minimisasi limbah.

Sedangkan dengan Pemerintah Korea menfokuskan kerjasama pada kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim dan "Green Growth Strategy" dimana Pemerintah Korea siap mendukung melalui Pusat Adaptasi Kementerian Lingkungan Hidup Korea.

Pertemuan dengan Presiden dan Menteri Lingkungan Pemerintah Swiss dan Sekretaris Negara Menteri Lingkungan, menawarkan kerjasama pengembangan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) kepada ASEAN mengingat Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada 2011 dan aksi adaptasi.

Selain itu pembicaraan juga menindaklanjuti dan memperkuat kerjasama MoU yang ada yaitu "Country Led Initiative" (CLI) terkait dengan kesepahaman mengenai Ban Amandemen Konvensi Basel pada COP 10 di Cartagena, Kolombia pada 2011 serta pengelolaan bahan kimia terutama merkuri serta Konvensi Basel.

Pertemuan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kongo dengan fokus pembicaraan adanya keinginan kerjasama di bidang lingkungan dan kehutanan mengingat pada 2011 akan menjadi tuan rumah "World Forestry Summit" yang akan membahas Kongo Basin, Amazon Basin dan Borneo-Mekong Basin.

"Indonesia sangat mendukung kerjasama dengan Kongo dan akan membantu mensukseskan pertemuan tersebut," kata Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhammad Hatta.

Indonesia juga menandatangani MoU dengan Meksiko yang fokus pada REDD, manajemen pengelolaan hutan, penyusunan komunikasi nasional dan efisiensi energi.

Sumber : Antara

oleh : Irma Tambunan

Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi, tampak dari udara, Jumat (17/12/2010). Keindahan kawasan yang vegetasi hutannya sangat rapat ini serta keragaman hayati di dalamnya beragam itu kini terancam hilang jika alih fungsi hutan terus terjadi.

Sekitar satu jam melintasi bumi Jambi dari ketinggian 3.048 meter di udara, pesawat jenis caravan project milik Susi Air yang kami tumpangi tiba di atas Taman Nasional Kerinci Seblat, wilayah Kabupaten Merangin, Jambi, Jumat (17/12/2010) sore. Semua mata penumpang langsung tertuju pada satu titik di bawah sana: penggundulan dan pembakaran hutan.

Atas instruksi Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi Tri Siswo, pesawat segera merendahkan ketinggian jelajahnya menjadi 1.828,8 meter saja sehingga pandangan kami ke bawah semakin jelas. Wajah taman nasional itu terlihat berbeda, menyisakan bukit-bukit gundul berwarna kecoklatan.

Tampak ratusan batang pohon bergeletak di tanah setelah baru ditebangi. Tak jauh dari situ, asap kebakaran mengepul ke langit, menyatu dengan asap dari titik pembakaran lain di sekitarnya. Kami memperkirakan ada lebih dari 20 titik pembakaran lahan di sepanjang kawasan tersebut.

Kita mungkin tidak akan menyangka, bagaimana kawasan hutan yang terjal dan berbukit-bukit serta jauh dari pusat kota ternyata begitu ramai dirambah pendatang dari Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Pada satu kesempatan berbeda, saya mengunjungi kawasan itu melalui jalur darat. Salah seorang teman mengatakan, selama ini belasan angkutan umum ilegal dari Bengkulu dan Sumsel datang melewati ibu kota Merangin, Bangko, setiap harinya untuk membawa perambah masuk. Para perambah inilah yang membuka Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan hutan penyangga menjadi perkebunan kopi.

Sentra kopi

Rentang waktu 10 tahun lebih telah mengubah wajah kawasan ini: menjadi hamparan kebun kopi yang berbuah lebat. Aktivitas ekonomi masyarakat setempat begitu hidup dan bahkan telah mengangkat nama daerah Merangin sebagai salah satu sentra penghasil utama kopi di Sumatera.

Salah satu daerah penghasil kopi, Kecamatan Lembah Masurai, memproduksi kopi kering 8.000 ton tahun 2005 dan terus meningkat menjadi 15.000 ton tahun 2006. Tahun 2007, volume produksi kopi naik dua kali lipat menjadi 30.000 ton seiring kian meluasnya area penanaman. Sementara itu, ada enam kecamatan lainnya yang juga menghasilkan kopi, yaitu Sungai Manau, Lembah Masurai, Tabir Barat, Pangkalan Jambu, Jangkat, dan Sungai Tenang.

Di satu sisi, perekonomian masyarakat setempat begitu hidup. Bersamaan dengan itu, laju perusakan hutan juga kian mengerikan. Sangat ironis, ketika TNKS tengah didaftarkan ke UNESCO untuk masuk sebagai salah satu warisan dunia, kekayaan alamnya justru terus digerogoti.

Tidak hanya untuk pembukaan kebun kopi, perambahan liar juga marak untuk kebun sawit. Itu terlihat, antara lain, di sejumlah titik di Taman Nasional Bukit Duabelas dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Pinggiran taman-taman nasional ini juga jadi lokasi perambahan para pendatang.

Berdasarkan data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, penyusutan hutan di Jambi, yang sebagian besar berada pada sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, terjadi paling drastis dari tahun 1995 hingga 2000. Tutupan hutan menyusut 1 juta hektar dari sebelumnya 2 juta hektar.

Lalu, tahun 2000-2005, penyusutan terus berlangsung sehingga luas hutan tersisa sekitar 700.000 hektar. Pada saat itu, DAS Sungai Batanghari dinyatakan masuk dalam 10 sungai paling kritis di negeri ini.

Demi HTI dan sawit

Menurut Rudi Syaf, Direktur Komunikasi KKI Warsi, faktor terbesar penyebab kerusakan itu adalah pembukaan hutan alam untuk kepentingan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit. Pembangunan ini membutuhkan pembukaan hutan yang masif. Akibatnya, fungsi kawasan itu untuk menyerap air merosot drastis. Banjir menjadi kerap terjadi pada musim hujan, lalu diikuti bencana kekeringan pada musim kemarau.

Dalam kurun satu setengah tahun terakhir, ada empat lokasi hutan alam di Jambi yang beralih fungsi untuk memenuhi kebutuhan tanaman industri akasia, pertukangan, dan karet. Empat perusahaan yang memperoleh izin HTI adalah PT Lestari Asri Jaya (LAJ) seluas 61.000 hektar, PT Mugi Triman (37.500 hektar), PT Malaka Agro Perkasa (24.485 hektar), dan PT Bukit Kausar (33.310 hektar).

Salah satu kawasan HTI, yaitu yang dikelola PT LAJ, merupakan habitat inti satwa kunci, seperti gajah sumatera, harimau sumatera, dan tapir. Sekitar 90 persen populasi gajah di wilayah tengah Sumatera berada di kawasan ini. Sementara jejak harimau masih kerap ditemui di dalam hutan.

Bersamaan dengan terjadinya konversi hutan alam menjadi tanaman industri, merebak pula konflik antara satwa liar dan penduduk di sembilan desa di tiga kecamatan sekitar hutan yang merupakan ekosistem Bukit Tigapuluh ini. Konflik ini bahkan berdampak dengan tewasnya seorang warga akibat terinjak gajah yang mengamuk saat diusir keluar dari perkebunan setempat.

Saat ini tersisa 220.000 hektar hutan produksi. Itu berarti hutan alam Jambi makin habis apabila areal untuk HTI terus dikonversi. Hutan juga akan kian habis jika aktivitas perambahan liar dibiarkan begitu saja, menjadi persoalan besar di kemudian hari. Sedikit demi sedikit, perambah dan pembalak terus menggerogoti kekayaan hutan alam Jambi.

Tanpa kita sadari, nyaris tak ada lagi hutan yang tersisa. Tidak heran apabila bencana kian menyatu dengan manusia.

Sumber : Kompas

KTT (COP) ke-16 Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko akhirnya menghasilkan Kesepakatan Cancun atau Cancun Agreements yang disetujui oleh seluruh negara peserta kecuali Bolivia pada Sabtu subuh waktu setempat.

Ketika Presiden KTT ke-16 Patricia Espinosa mengesahkan Cancun Agreement di sidang pleno konferensi di Moon Palace, Cancun, Meksiko pada Sabtu dinihari, mendapat tepukan meriah dan panjang dari seluruh delegasi yang hadir.

Saat-saat pengesahan, Patricia tidak menghiraukan keberatan dari negosiator Bolivia tang terus berbicara dan bersikares bahwa pengesahan kesepakatan harus melalui konfensus.

"Peraturan dari konsensus tidak berarti kebulatan suara, dan bahkan kemungkinan kecil bahwa sebuah perwakilan mengharapkan penentuan hak veto pada rencana yang telah dicapai dengan kerja keras," kata Patricia.

Patricia mengatakan kesepakatan ini merupakan sebuah awal yang baik untuk masa depan yang lebih ramah lingkungan.

"Ini bukan sebuah akhir yang dibutuhkan tetapi sebuah landasan esensial untuk membangun ambisi bersama yang lebih besar," katanya.

Cancun Agreement mengadopsi sebuah paket keputusan yang seimbang untuk semua negara yang mengatur lebih tegas arah sebuah masa depan yang rendah emisi dan mendukung aksi lebih lanjut dari penanganan perubahan iklim dari negara maju.

Sedangkan Sekretaris Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Christiana Figueres mengatakan Kesepakatan Cancun menunjukkan bahwa negara-negara bisa bekerja bersama untuk menghasilkan suatu konsensus.

"Mereka telah menunjukkan konsensus yang lahir dari proses yang transparan dan terbuka yang menguntungkan semua pihak," kata Christiana.

Dia melanjutkan kesepakatan itu menunjukkan bahwa negara-negara telah menunjukkan sinyal kuat bahawa mereka sepakat menuju masa depan yang rendah emisi dan mereka setuju aksi penurunan emisi mereka bisa dihitung dan dipertanggungjawabkan.

Cancun Agreement menyetujui sebuah inisiatif dan institusi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dampak perubahan iklim dan menyalurkan dana dan teknologi dari negara maju untuk membangun masa depan yang lebih berlanjut.

Para negara juga setuju untuk melakukan aksi nyata melindungi hutan-hutan di negara berkembang.

Para negara peserta juga setuju untuk melakukan pembangunan dengan tetap menjaga kenaikan tempereratur global tidak lebih dari dua derajat celcius dan mengatur jangka waktu evaluasinya.

Eleman Cancun Agreements termasuk target penurunan emisi negara-negara industri di bawah proses multilateral dan negara tersebut mengembangkan rencana pembangunan rendah karbon, strategi dan evaluasi termasuk mekanisme pasar dan pelaporan inventori secara berkala.

Sumber : Antara

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi atau Conference of the Parties (COP) ke-16 Perubahan Iklim dari Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Cancun Meksiko diwarnai pesimisme semua pihak akan hadirnya suatu kesepakatan mengikat untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan aksi menangani perubahan iklim.

Aura pesimisme memberi dampak pada acara-acara baik di dalam konferensi maupun "side event" di luar konferensi yang terkesan lebih "adem" dibanding KTT ke-15 di Kopenhagen Denmark tahun lalu yang ingar-bingar.

Aksi-aksi unjuk rasa para aktivis lingkungan pun sedikit dan hanya "itu-itu" saja, berbeda dengan aksi menarik dengan berbagai kostum yang dilakukan di Kopenhagen.

Meski KTT Iklim berjalan biasa saja, tetapi tidak dengan Jepang. Delegasi Negeri Sakura tampil mengejutkan dengan pernyataannya yang tidak mau melanjutkan komitmen kedua pengurangan emisi pascakomitmen pertama Protokol Kyoto yang habis pada 2012.

Selain Jepang, beberapa negara seperti Rusia juga ikut-ikutan tidak mau melanjutkan komitmen penurunan emisi sesuai kewajiban mereka sebagai negara maju (Annex-1) di Protokol Kyoto.

Karena sikap itu, mereka dijuluki kelompok "Kill Kyoto" oleh kalangan aktivis lingkungan.

Anggota Delegasi RI (Delri) yang juga Staf Khusus Presiden RI untuk Perubahan Iklim, Agus Purnomo mengatakan sikap Jepang menolak kelanjutan Protokol Kyoto sebenarnya telah diungkapkan sejak Pertemuan Internasional Perubahan Iklim di Tianjin China dua bulan sebelumnya.

Agus Purnomo atau kerap disapa Pungki mengatakan Jepang bersikap seperti itu karena frustrasi terhadap Amerika yang tidak kunjung meratifikasi Protokol Kyoto dan memberi komitmen untuk penurunan emisi, padahal Amerika merupakan negeri penghasil emisi terbesar di dunia setelah China.

Sikap Amerika yang tak mau berkomitmen juga disebabkan karena gagalnya "Climate Bill" disahkan oleh parlemen mereka.

Jepang beralasan pihaknya tidak mau melanjutkan komitmen karena Amerika dan negara berkembang utama seperti China, India dan Brasil tidak kunjung ikut berkomitmen mereduksi emisinya.

"Kami tak ingin mengakhiri Protokol Kyoto, cuma tidak mau ada komitmen kedua bila kelompok negara berkembang utama tidak ikut di dalamnya," kata negosiator Jepang Akira Yamada.

Jepang, bersuara keras menyatakan keberatan, dan menunjuk bahwa Protokol Kyoto hanya mencakup sekitar 30 persen emisi global karena dua penyebab polusi utama --China dan Amerika Serikat-- tidak tercakup.

Yamada mengatakan Jepang melihat Protokol Kyoto tanpa Amerika dan China bukanlah jalan yang adil dan efektif untuk mengatasi tantangan perubahan.

China tidak memiliki persyaratan sebagai negara berkembang, sementara Amerika Serikat - sendirian di antara negara kaya (Annex-I)-- menolak perjanjian tersebut.

"Ini seperti negara-negara Annex-I menjadi pemain sepak bola dan negara-negara non-Annex-I dan Amerika Serikat menonton sendirian. Namun kita bekerja dan hasilnya ... kita dikritik," kata Yamada.

"Kami ingin semua penghasil emisi utama turun ke lapangan," katanya menegaskan.

Meski Jepang bersikap keras, sampai satu hari sebelum penutupan KTT Iklim di Cancun pada Jumat (10/10), belum ada ketergerakan hati dari Amerika maupun China untuk berkomitmen terhadap emisinya sesuai harapan semua pihak.

Pasar karbon

Sikap Jepang dan Rusia untuk tidak melanjutkan komitmen dalam Protokol Kyoto berpengaruh tidak hanya dalam konferensi iklim, tetapi juga kepada negara-negara berkembang dan keberlanjutan pasar karbon.

Negara-negara berkembang termasuk Indonesia terancam tidak mendapatkan dana dari pasar karbon sukarela ("voluntary market") apabila Protokol Kyoto yang mewajibkan negara maju menurunkan emisi tidak diberlakukan kembali.

"Indonesia bisa tidak dapat dana tambahan perubahan iklim dari pasar. Hanya bisa mendapatkan dana dari bantuan jalur cepat ("fast track financing") atau pinjaman internasional dengan bunga rendah," kata Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Global dan Kerja Sama Internasional, Liana Bratasida di Meksiko.

Terancamnya negara berkembang karena dasar legalitas pasar karbon yaitu Protokol Kyoto terancam keberlanjutannya.

Tidak ada lagi dasar kewajiban bagi negara maju untuk mengurangi emisi karbon atau menukar kewajibannya tersebut dengan membeli karbon dari negara lain apabila Protokol Kyoto tersebut hilang tidak berlanjut.

Padahal dari kerjasama bilateral, Indonesia telah mendapatkan dan dijanjikan jutaan dolar Amerika dari Norwegia, Australia, Inggris dan Perancis.

Sedangkan Kepala Divisi Mekanisme Perdagangan Karbon, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Dicky Edwin Hindarto mengatakan pasar karbon dunia ("voluntary market") akan kehilangan kepercayaan karena hilangnya basis legalitas tersebut.

"Untuk program yang sedang berjalan akan tetap diselesaikan, tetapi untuk program pasar karbon mendatang akan berubah nama dan bentuknya," katanya.

Menjadi penting dan urgen menunggu hasil akhir drama Jepang dan kelanjutan Protokol Kyoto di KTT ke-16 di Cancun.

Apakah Protokol Kyoto akan berlanjut dengan masa yang lebih gemilang seperti alam kota Cancun yang selalu diliputi langit biru dengan pantai pasir putih dan air laut yang hijau membiru?

Ataukah Protokol Kyoto bakal surut seperti hutan bakau di sepanjang Riviera Maya kota Cancun yang mengalami pasang surut air laut?

Dunia menunggu keberanian dan kepemimpinan dari Presiden Meksiko Felipe Calderon dan Presiden KTT ke-16 Perubahan Iklim Patricia Espinosa untuk menggiring negara-negara peserta konferensi mengambil keputusan soal Protokol Kyoto, komitmen penurunan emisi dan penanganan perubahan iklim demi menyelamatkan bumi.

Sumber : Antara

Peneliti cekungan Bandung T Bachtiar menyatakan, penambangan kapur menggunakan peledak berdaya tinggi di Karst Citatah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jabar, harus dilarang karena membahayakan Gua Pawon.

"Gua itu salah satu tempat yang diusulkan menjadi cagar alam warisan dunia ke UNESCO," kata T Bachtiar melalui telepon, Minggu.

Menurut dia, harus ada campur tangan dari pemerintah setempat dan provinsi untuk melindungi kawasan pendidikan tentang ilmu bumi itu dengan membuat aturan bagi para penambang kapur yang menggunakan peledak berdaya tinggi.

"Umumnya penambang menggunakan bahan peledak jenis high explosive hanya untuk mendapatkan batu kapur dalam jumlah besar. Sebenarnya, jika para penambang terus menggunakan dinamit, tidak lama lagi Karst Citatah akan punah. Ini yang mungkin tidak pernah mereka sadari," ujarnya.

Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat Parwanto menuturkan, pihaknya belum bisa melakukan pelarangan terhadap para penambang yang masih menggunakan bahan peledak jenis itu karena belum ada aturan yang jelas.

"Wilayah yang dilarang untuk ditambang adalah Gunung Masigit dan di sekitar Gua Pawon," katanya.

Di luar kawasan itu itu boleh ditambang oleh mereka yang mengantongi izin penambangan.

"Kita harapkan suatu saat nanti ada aturan yang jelas mengenai penambang itu," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mewacanakan perlindungan kawasan Karst Citatah lewat moratorium perizinan penambangan di Citatah.

Wagub meminta semua pihak melihat kenyataan banyak perusahaan penambangan batu di Citatah yang tidak berizin. Perusahaan yang memiliki izin pun banyak yang hanya mengandalkan pasokan batunya dari masyarakat penambang.

"Usulan moratorium itu bukan untuk menghentikan secara total kegiatan penambangan di Citatah. Kami mencoba mengajak semua pihak terkait untuk duduk bersama dan mengkaji ulang masalah perizinan penambangan di sana," katanya.

Sumber : Antara

LSM German Watch dan Climate Action Network (CAN) Europe mengeluarkan laporan Indeks Kinerja Perubahan Iklim yang menyebutkan Indonesia berhasil mengurangi emisi karbondioksida dengan peringkat indeks naik dari 23 pada 2010 menjadi 21 pada 2011.

"Indonesia menempati rangking yang lebih baik tahun ini yaitu rangking ke 21, berdasarkan trend emisi, tingkat emisi dan kebijakan iklim," kata Penasehat Senior German Watch, Jan Burch usai presentasi laporan "The Climate Change Performance Index" pada `side event` KTT (COP) ke-16 Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, Senin.

Untuk kategori negara industrialisasi baru, Indonesia berperingkat keempat terbaik setelah Brazil, India, Meksiko dan Thailand.

Sedangkan untuk kategori indeks penampilan perubahan iklim di negara ASEAN plus India, China, Jepang dan Korea, peringkat Indonesia nomor tiga besar setelah India dan Thailand.

Laporan tersebut juga menyebutkan rangking 10 negara pengemisi karbon terbesar yaitu Jerman, Inggris, India, Korea Selatan, Jepang, Rusia, Iran, Amerika, China dan Kanada.

Jan menjelaskan pihaknya meranking negara berdasarkan tiga hal utama yaitu trend emisi, tingkat emisi dan kebijakan iklim.

Emisi Karbondioksida Indonesia s/d 2007

Untuk trend emisi dengan indikator dari sektor energi, transportasi, peruahaman, industri dan perbandingan target penampilan emisi karbon.

Sedangkan tingkat emisi dilihat dari level karbondiosida per unit energi utama, dan penggunaan energi per kapita, sementara kebijakan iklim dilihat secara internasional dan nasional.

Burch mengatakan laporan German Watch ini merupakan instrumen inovatif yang meningkatkan transparansi kebijakan iklim internasional.

Dia mengatakan laporan dikeluarkan oleh German Watch dan CAN Europe dengan bantuan 190 ahli energi dan kebijakan iklim.

Penilaian berdasarkan kriteria yang distandarkan, indeks dievaluasi dan dibandingkan dari penampilan usaha-usaha perlindungan iklim dari 57 negara yang bertanggung jawab terhadap 90 persen emisi karbondioksida di dunia.

Untuk itu, Indonesia disebutkan berada pada posisi moderat atau ditengah-tengah dalam usaha mengurangi emisi karbondioksida.

Dalam laporan itu juga disebutkan secara khusus bahwa Brazil dan Indonesia dimana 80 persen emisi berasal dari penggundulan hutan, harus mengurangi emisi karbon dari sektor kehutanan dan dibantu pendanaan dari komunitas internasional.

Brazil mencatat berhasil menurunkan 50 persen emisi karbon dari sektor kehutanan dalam beberapa tahun terakhir .

Sumber : Antara

Seluas 350 hektare kawasan hutan lindung wilayah Daerah Aliras Sungai (DAS) Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dilakukan reboisasi untuk menyelamatkan kawasan hutan yang sudah rusak.

Kepala Seksi Reboisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Mamuju, Syamsul Bahri di Mamuju, Selasa, mengemukakan, kawasan hutan lindung pada daerah DAS Budong-Budong mulai memprihatinkan akibat terjadinya pengrusakan hutan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, sehingga pemerintah melakukan reboisasi pada wilayah hutan kritis itu.

"Untuk tahun anggaran 2010, pemerintah akan melakukan reboisasi pada kawasan DAS Budong-Budong yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga yang akan memenangkan proyek tersebut," tutur dia.

Menurutnya, dana reboisasi seluas 350 hektare ini dibiayai langsung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2010 yang melekat dalam Dipa Balai Penyuluhan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Lariang-Mamasa, Sulbar, dengan jumlah pendanaan sebesar Rp900 juta.

Ia mengemukakan, pihaknya hanya bertugas untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan lapangan yang nantinya akan dikerjakan langsung oleh pihak ketiga.

Syamsul menjelaskan, pada program reboisasi tersebut akan melakukan penanaman berupa tanaman jenis bibit kayu Palapi, Nato, Jati Putih, Durian dan Kemiri.

Dia mengatakan, pengelolaan hutan yang tidak benar akan menimbulkan resiko tinggi kepada masyarakat karena akan berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir maupun longsor sehingga kawasan hutan yang rusak ini harus diletarikan atau dilakukan penghijauan.

Ia menuturkan, pembangunan kehutanan harus disesuaikan dengan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan penciptaan ekonomi kerakyatan yang lebih demokratis, adil, merata dan berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat.

Maka dari itu, kata dia, Kementerian Kehutanan membuat rencana-rencana jangka panjang yang dapat menunjang kelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian hutan dan Hutan Desa.

"Kita berharap, dengan pelaksanaan reboisasi tersebut mampu meminimalisir terjadinya kerusakan hutan. Hutan yang rusak dapat beresiko tinggi bagi keselamatan lingkungan itu sendiri," paparnya.

sumber : antara

Danau-danau terbesar di Bumi mengalami pemanasan dalam kurun 25 tahun terakhir. Hal tersebut diumumkan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, Selasa (23/11/2010).

Pemanasan yang terjadi pada danau-danau tersebut diketahui setelah peneliti Philipp Schneider dan Simon Hook dari Laboratorium Propulsi Jet NASA di Pasadena, California, melakukan observasi terhadap 167 danau di Bumi dengan menggunakan data satelit.

"Para peneliti melaporkan bahwa rata-rata tingkat pemanasan adalah 0,81 derajat Fahrenheit (0,45 derajat celsius) per dekade. Beberapa danau bahkan memanas hingga 1,8 derajat Fahrenheit (1 derajat celsius) per dekade," kata NASA dalam pernyataannya.

Para peneliti menemukan bahwa area yang mengalami peningkatan paling besar adalah wilayah utara Eropa. Sementara itu, tren pemanasan sedikit menurun di wilayah selatan Eropa.

Wilayah barat daya Amerika Serikat mengalami tren pemanasan yang sedikit lebih besar daripada wilayah Great Lakes. Sementara itu, wilayah tropis, khatulistiwa, dan belahan bumi selatan mengalami tingkat pemanasan yang lebih kecil.

Danau Ladoga di Rusia dan Danau Tahoe di Amerika Serikat mengalami peningkatan suhu yang paling besar. Danau Tahoe mengalami peningkatan sebesar 1,7 derajat celsius sejak tahun 1985. Adapun Danu Ladoga mengalami peningkatan sebesar 2,2 derajat celsius.

"Analisis kami menunjukkan data baru dan independen untuk mengetahui dampak perubahan iklim pada daratan di Bumi," kata Schneider.

Menanggapi peningkatan suhu yang terjadi di danau, Hook mengatakan, "Kami terkejut mengetahui bahwa beberapa danau menunjukkan peningkatan suhu yang melebihi peningkatan suhu udara."

Schneider mengungkapkan, perubahan yang terjadi pada danau tersebut bisa berdampak pada kelangsungan ekosistem danau. Anggota ekosistem tersebut dikatakan bisa terpengaruh oleh perubahan suhu yang sangat kecil.

Hasil penelitian Schneider dan Hook dipublikasikan di jurnal Geophysical Research Letters yang terbit minggu ini. Dalam meneliti, para peneliti memilih danau yang berukuran paling sedikit 500 kilometer persegi dan jauh dari garis pantai.

Sumber : Kompas

Sekitar 2.400 dari 6.410 hektare tanaman hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) rusak akibat terkena erupsi Gunung Merapi.

Kepala Seksi Wilayah II Balai TNGM Boyolali, Joko Priyono, di Boyolali Kamis mengatakan, kerusakan hutan tanaman di lereng Gunung Merapi tersebut meliputi wilayah Boyolali, Klaten, Magelang, dan Sleman.

Namun, kata Joko Priyono, pihaknya hanya mengelola kawasan hutan TNGM di Kabupaten Boyolali dan Klaten yang totalnya mengalami kerusakan akibat bencana diperkirakan mencapai 974 hektare.

Menurut Joko Priyono, hutan di wilayah Boyolali luas seluruhnya sekitar 1.467,5 ha, tetapi yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 220 ha, di Dusun Stabelan, Desa Tlogolele, Selo.

Hutan TNGM di kawasan Klaten seluruhnya mencapai 859,54 ha dan yang rusak di Desa Balairante, Kemalang, sekitar 754 ha.

Ia menjelaskan, tanaman hutan TNGM wilayah Desa Balailante, Klaten mengalami kerusakan akibat dampak dari awan panas, sehingga tanaman di lokasi itu mati terbakar.

Namun, tanaman hutan di wilayah Stabelan, Tlogolele, Boyolali, dampak dari loncatan api pijar di kawasan itu, sehingga yang terbakar di beberapa titik.

Kendati demikian, pihaknya belum berani melakukan mendakian untuk mengecekan secara detail ke kawasan tersebut, karena Gunung Merapi hingga kini masih berbahaya.

Menurut dia, hutan di TNGM banyak ditanami jenis pohon acasia dan pinus, serta batang rata-rata usia delapan tahun dengan diameter antara 10 hingga 15 centimeter.

Pihaknya belum dapat memprediksi berapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana tersebut.

Namun, kata dia, kalau dinilai dari tanaman saja seluar 220 ha di wilayah Boyolali, kerugian diperkirakan mencapai Rp1,039 miliar.

Karena, kata dia, batang pohon acasia dan pinus dengan diameter 10-15 centimeter, harganya diperkirakan sekitar Rp47,25 juta per ha.

Selain itu, kata dia, akibat kerusakan hutan di lereng Merapi tersebut, juga berdampak kerusakan ekositem, kekurangan oksigen, dan hutan pariwisata.

Kendati demikian, pihaknya segera melakukan restorasi dan rehabilitasi tanaman, setelah kondisi Gunung Merapi dinyatakan aman.

Menurut dia, rehabilitasi akan dilakukan di Desa Lencoh, Samiran, dan Tlogolele, Kecamatan Selo, seluas 77 ha dan jenis tanaman yang ditanam, yakni tanaman dadap, pasang, puspa, dan rasamala.

sumber : antara