Ancaman global sudah di depan mata. Indonesia salah satu negara yang sangat rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim telah mengubah pola presipitasi (hujan) dan evaporasi (penguapan), sehingga berpotensi menimbulkan banjir di beberapa lokasi dan kekeringan di lokasi yang lain. Kenyataan ini sangat mengancam berbagai bidang mata pencaharian masyarakat di Tanah Air, terutama pertanian dan perikanan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan intensitas dan frekuensi perubahan cuaca yang mengkhawatirkan. “Kita berulang menghadapi banjir, kekeringan, dan kejadian-kejadian yang berawal dari penggundulan dan kerusakan hutan,” kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar.
Persoalan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengejala itu memperlihatkan bahwa berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan tidak atau kurang memperhatikan keberlanjutan ekologis, yang merupakan faktor mendasar bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Sejalan dengan gejala perubahan iklim, kelangkaan air (kekeringan) pada musim kemarau menjadi salah satu isu yang paling menonjol dalam sumber daya air. Demikian pula dengan persoalan kelangkaan dan kesulitan air yang layak pakai (air bersih). Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2007 melaporkan, penurunan kualitas air disebabkan oleh rusaknya daerah tangkapan air yang cenderung diperparah oleh gejala perubahan iklim.
Berdasarkan perhitungan kebutuhan air yang dilakukan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Pulau Jawa (yang memiliki populasi dan industri tinggi), Bali, dan Nusa Tenggara Timur telah mengalami defisit air sejak beberapa tahun terakhir, terutama pada musim kemarau. Defisit air ini akan bertambah parah pada tahun-tahun mendatang akibat pertambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, kondisi mata air di Jawa Timur sudah cukup kritis, sehingga diperlukan upaya penyelamatan terhadap yang masih tersisa. “Dari laporan yang saya dapat, dari 117 mata air yang ada, kini tersisa 53 sumber. Bahkan, ketika musim kemarau datang, sumber air hanya tersisa tiga. Kita perlu menyelamatkan sumber mata air dari kerusakan dengan melakukan konservasi melalui penanaman pohon di daerah sumber mata air, serta di sekitar daerah aliran sungai,” katanya.
Tak hanya di Jawa Timur, krisis air bersih terjadi di banyak kota di Indonesia, termasuk di ibukota RI, DKI Jakarta. Dari data penelitian Walhi, 125 juta (65 persen) penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang kapasitas kandungan airnya hanya 4,5 persen saja.
Air merupakan isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, karena air sangat penting bagi kehidupan. Adalah kenyataan, sekitar 85 persen masyarakat Indonesia masih mengonsumsi air yang kemungkinan besar terkontaminasi, karena lokasinya tidak memperhitungkan jarak dari tempat pembuangan tinja.
United States Agency for International Development (USAID) dalam laporannya (2007), menyebutkan, penelitian di berbagai kota di Indonesia menunjukkan hampir 100 persen sumber air minum kita tercemar oleh bakteri E Coli dan Coliform. Kualitas air dari segi bakteriologis untuk air minum sangatlah penting karena dapat menimbulkan penyakit dan kematian dalam waktu singkat.
Data dari Kementerian Kesehatan dan Bappenas tahun 2006, 19 persen kematian anak di bawah tiga tahun disebabkan oleh diare atau setara dengan 100.000 anak meninggal setiap tahun. Diare adalah pembunuh kedua terbesar balita Indonesia setiap tahunnya.
Kerusahan lahan dan hutan
Kerusakan lahan merupakan faktor utama penyebab besarnya erosi dalam sebuah ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat mengganggu pasokan/ketersediaan air untuk air baku air minum dan air untuk mendukung kegiatan-kegiatan domestik, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pertanian, industri, dan sebagainya.
Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2007 melaporkan, dari 23 DAS yang ada, sebagian besar (82,6 persen) memiliki luas kawasan lindung kurang dari 30 persen. Walhi melaporkan, 60 dari 470 DAS yang ada di Indonesia dalam kondisi krisis. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1991 terdapat ketentuan yang menyaratkan luas hutan minimal 30 persen di setiap ekosistem DAS.
Kerusakan sumber daya lahan dan hutan sudah sejak lama terjadi, karena negara hanya memikirkan keuntungan ekonomis semata, menjadikannya sumber devisa negara. Lebih-lebih ketika pengelolaan lingkungan hidup dilimpahkan ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sejak tahun 2007 lalu. Kabupaten/kota defenitif baru hasil pemekaran, menjadikan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga hutan beralih fungsi.
Namun, keuntungan tersebut harus ditebus mahal, dengan terjadinya kerusakan sumber daya lahan dan hutan. Jutaan hektar lahan kritis terbentuk karena pemanfaatan sumber daya yang kurang memperhatikan keberlanjutannya.
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Umar Anggara Jenie mengungkapkan, kondisi hutan di Indonesia sudah mengkhawatirkan karena 1,8 juta hektar hutan hancur per tahun. “Data tersebut berdasarkan pengamatan dari tahun 2002 hingga 2005. Artinya tingkat kehancuran hutan mencapai dua persen setiap tahun atau setara dengan 51 kilometer persegi per hari,” tandasnya.
Dengan tingkat kerusakan yang 1,8 persen itu, Guinness Books of Record edisi 2008 mencatat Indonesia sebagai negara yang hutannya mengalami kerusakan paling cepat di antara 44 negara yang masih memiliki hutan.
Laju deforestasi yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan timbulnya jutaan hektar lahan kritis, diperkirakan mencapai 77 juta hektar, yang berada di dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Lahan dan hutan kritis yang mengalami kerusakan sangat parah dan terluas berada di di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Provinsi Riau.
Kerusakan lahan dan hutan terjadi di mana-mana, dari Aceh hingga Papua. Di Papua, misalnya, luas kawasan hutan mengalami pengurangan sekitar 3,5 juta hektar dari sekitar 31,56 juta hektar pada dekade 1960-an hingga menjadi 28 juta hektar saat ini. “Pengurangan luas kawasan hutan Papua itu sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas pembangunan serta pengelolaan hutan, akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Marten Kayoi.
Sekitar tujuh kabupaten yang baru terbentuk di provinsi Papua yang berada di pegunungan tengah, wilayah administratifnya seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Memberamo.
Bahkan di Jawa dan Bali, lebih kurang 91 persen dari hutan alam yang pernah ada kini telah berubah musnah dan beralih fungsi untuk tujuan pertanian, transportasi, perkebunan, pemukiman dan sebagainya.
Mencermati kenyataan tersebut, penyelamatan tumbuhan asli Indonesia menjadi suatu keniscayaan dan harus memacu kita untuk mencegah punahnya tumbuhan sebagai aset yang tidak ternilai harganya untuk modal pembangunan dan masa depan bangsa. Soalnya, keanekaragaman hayati merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan modal strategis dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa.
Ilmuwan Indonesia berkelas dunia, Guru Besar Kimia Bahan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Padang, Dayar Arbain, mengatakan, penelitian keanekaragaman hayati di hutan Sumatera ditemukan sejumlah senyawa untuk bahan baku obat dan sudah dipatenkan. Temuan senyawa itu menjadi incaran negara-negara industri farmasi di dunia.
“Demi untuk kesejahteraan Indonesia, senyawa-senyawa kimia aktif biologis khusus untuk obat itu, tidak akan saya jual. Sebab, negara yang membeli bisa meraih keuntungan sedikitnya 200 juta dollar AS per tahun. Kalau itu saya lakukan, sama saja saya menjual Indonesia,” tandasnya. Ekstrak senyawa temuan Dayar pernah ditawari negara Jepang, Jerman, dan Belanda, dengan harga miliaran rupiah.
Yang mencemaskan Dayar Arbain sekarang, temuannya belum dikembangkan sementara kondisi hutan sudah rusak parah. Bukan tidak mungkin, keanekaragaman hayati yang menjadi bahan baku obat itu punah. Padahal nilai kayu, tidak seberapa dibanding nilai tanaman obat itu kalau diindonesia dibangun industri obat-obatan, yang bisa menguntungkan sedikitnya 200 juta dollar AS per tahun.
Adalah kenyataan, Indonesia dijuluki sebagai Megadiversity Country, karena memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, peringkat lima besar di dunia. Tercatat lebih dari 38.000 jenis tumbuhan, di mana 55 persen di antaranya merupakan jenis endemik.
Untuk pulau Jawa saja, ungkap Ketua LIPI Umar Anggara Jenie, setiap 10.000 kilometer persegi terdapat 2.000 sampai 3.000 jenis tanaman endemik. Sedangkan di Kalimantan dan Papua mencapai lebih dari 5.000 jenis. Dan masih banyak keanekaragaman hayati lainnya yang berpotensi dan memiliki prospek secara ekonomis maupun keilmuan.
Sekretaris Utama LIPI Rochadi Abdul Hadi menggarisbawahi, fakta di lapangan menunjukkan degradasi habitat yang berimplikasi pada penurunan keanekaragaman ekosistem, jenis, dan genetik memperlihatkan tren yang semakin mengkhawatirkan.
Kegiatan-kegiatan merusak lahan dan hutan (gambut) di berbagai daerah di Indonesia tidak hanya sebatas menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di sekitarnya, tetapi juga menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan dan penyerap karbon, sebagai daerah resapan air yang mampu mencegah banjir pada wilayah sekitarnya pada musim hujan dan mencegah instrusi air asin pada musim kemarau.
Kerusakan hutan juga berdampak terhadap kesehatan. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam buku Rencana Aksi Nasinal dalam Menghadapi Perubahan Iklim (2007) mengatakan, kekurangan akses terhadap air minum dan sanitasi, serta buruk dan rusaknya lingkungan akan membawa dampak yang membahayakan kesehatan.
Tentang dampak yang membahayakan kesehatan itu, peneliti Sarah Olson dari Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, dalam laporan penelitiannya di jurnal Emerging Infectious Diseases (2010) mengatakan, pengundulan hutan di Amazon membantu nyamuk berkembang dan menyebabkan angka malaria melonjak. “Ditemukan 48 persen peningkatan dalam kasus malaria di satu wilayah di Brazil setelah 4,2 persen pohon lindung ditebang,” katanya.
Malaria disebabkan oleh parasit yang menularkan nyamuk, membunuh sekitar 860 ribu orang per tahun secara global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Brazil memiliki sekitar 500 ribu kasus malaria per tahun, sebagian besar disebarkan oleh nyamuk Anopheles.
Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Perusakan hutan juga membuat kasus malaria meningkat. Data Kementerian Kesehatan, penyakit malaria masih merupakan penyakit menular dengan prevalensi terbesar, yakni 2,85.
Solusi: Pelestarian Hutan
Karena kerusakan lahan dan hutan berdampak terhadap krisis air, maka mendesak kiranya dilakukan berbagai upaya pengelolaan sumber daya lahan dan hutan. Lahan dan hutan yang kritis dan gundul, harus dihijaukan kembali. Mungkin berbagai program sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Sejak tahun 2005 lalu, misalnya, ada program pengembangan Lahan Pertanian Abadi (Lestari) 2025, yang ditetapkan oleh Presiden dengan luas yang ditargetkan 15 juta hektar.
Sekarang dengan isu pemanasan global, ajakan penanaman pohon bergema ke mana-mana. Menanam pohon adalah upaya awal mengurangi pemanasan global. Perusahaan-perusahaan dalam program corporate social responsibility (CSR), kini menggalakkan penanaman pohon. Danone Aqua, misalnya, hingga 2010 ini sudah ada 300.000 pohon yang ditanam.
“Target hingga 2011 nanti bisa ada 700.000 pohon yang akan ditatam. Kami tidak mementingkan jumlah pohon yang ditatam, tapi bagaimana kesinambungan penanaman pohon ini terus berlangsung. Sebab, pelestarian lingkungan demi melindungi pemenuhan kebutuhan sumber daya alam bagi manusia sungguh merupakan suatu yang tak bisa ditawar-tawar,” kata Pimpinan Danone Aqua, Parmaningsih Hadinegoro, yang 5 Agustus lalu mewakili Aqua menerima penghargaan dalam Indonesia Green Awards 2010. Dalam penghargaan tersebut, Agua mendapat Gold Award pada kategori Green CSR dan Green Manufacture.
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan hingga 2013 program penanaman satu miliar pohon. “Sampai saat ini sudah terlaksana sebanyak 30 juta-an pohon. Kita berkeyakinan target penanaman pohon tersebut bisa tercapai bila seluruh pemangku kebijakan, swasta, BUMN, dan masyarakat sama-sama menanam pohon di lingkungan masing-masing,” kata Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI, Indri Astuti.
Pohon-pohon yang ditanam, lanjut Indri Astuti, sebaiknya juga dipelihara sampai pohon itu jadi dan bermanfaat bagi semua. Kegiatan penanaman satu miliar pohon ini akan membantu Indonesia dalam mengurangi emisi karbon hingga 26 persen pada 2020 dan bila program itu dibantu asing, maka emisi karbon yang dikurangi bisa mencapai 40 persen.
Jika pohon yang ditanam jenis Trembesi, maka dapat menurunkan konsentrasi gas karbon dioksida secara efektif dalam waktu yang lebih singkat. Sebab, dari hasil penelitian pakar dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Endes N Dahlan, satu batang pohon Trembesi (diameter tajun 15 meter) mampu menyerap 28,5 ton gas karbon dioksida setiap tahun.
Penasehat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim, George Soros, ketika bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 Mei 2010 lalu, mengatakan, peran Indonesia untuk mendorong mengatasi pemanasan global sangat besar.
“Saya ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk memantau langkah pencegahan global warming. Indonesia salah satu yang memimpin dan Presiden pegang peranan penting dengan menawarkan 26 persen kurangi emisi dan lebih dari itu bila ada asistensi,” katanya.
Peran Indonesia dalam mencegah dan atau mengendalikan gejala perubahan iklim ini akan sangat berarti. Kawasan hutan yang luas sangat potensial sebagai tempat menyerap karbon demikian pula dengan lautan, yang luasnya dua per tiga dari luas wilayah Indonesia, yang dianggap memiliki potensi yang sangat besar dalam mencegah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim karena kemampuan menyerap karbon dioksida.
Konservasi Sumber Daya Air
Penanaman pohon dalam program satu miliar pohon, tentu tak sebatas bagaimana karbon dioksida bisa terserap banyak. Melainkan juga untuk menghasilkan sumber daya air. Kepala Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sumarto, yang dihubungi Senin (23/8) mengatakan, setiap satu pohon yang ditanam, selama daur hidupnya akan menghasilkan 250 galon air.
“Setiap pohon yang ditanam dalam ekosistem hutan tropis pegunungan, selama daur hidupnya akan menghasilkan air 250 galon air. Saat ini, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang luasnya 22.851 hektar, menghasilkan 231 miliar liter air per tahun,” paparnya. “Saat ini ada 20 perusahaan air dalam kemasan yang berada di hilir TN Gunung Gere Pangrango,” tambahnya.
Kebanyakan kita kurang menyadari bahwa, walau Indonesia memiliki sungai, danau, waduk, dan rawa yang relatif banyak sebagai potensi sumber daya air selain air tanah, namun tidak semuanya bisa digunakan untuk kepentingan air bersih. Apalagi kalau lahan dan hutan mengalami rusak parah, yang jumlahnya mencapai 77 juta hektar, tentu potensi sumber daya air menjadi berkurang.
Menurut Maude Barlow dan Tony Clarke (Blue Gold, 2005), jumlah air di planet Bumi kira-kira 1,4 miliar kilometer kubik. Dari jumlah itu, air tawar yang tersedia hanya 2,6 persennya atau 36 juta kilometer kubik. Tak banyak volume air tawar yang dapat dinikmati manusia dari siklus air yang berlangsung cepat, yaitu hanya sekitar 0,77 persen dari total air tawar yang ada di alam, atau hanya 11 juta kilometer kubik.
Makanya jangan heran krisis air terjadi di mana-mana. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain.
Upaya penyelamatan lingkungan, termasuk di antaranya penyelamatan sumber-sumber air, harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini tak bisa ditawar-tawar. Apalagi Indonesia dalam visi airnya, telah mencanangkan menuju terwujudnya kemanfaatan air yang mantap, yang berdaya guna, dan berhasil guna, serta berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu cara adalah dengan laku budaya hemat air dan ramah lingkungan seluruh komponen masyarakat. Gerakan hemat air harus lebih digalakkan.
Aksi lain yang perlu diimplementasikan adalah memperbaiki jaringan hidrologi di tiap wilayah sungai sebagai pendeteksi perubahan ketersediaan air maupun sebagai perangkat pengelolaan air dan sumber air.
Mengadakan inventarisasi DAS yang mengalami pencemaran, namun tingkat penggunaan airnya sangat tinggi di Jawa untuk dapat ditentutan prioritas penanganannya. Sekaligus meningkatkan daya dukung DAS dengan mencegah kerusakan dan memperbaiki daerah tangkapan air sebagai daerah resapan air melalui upaya korservasi lahan.
Melaksanakan pembangunan situ, embung, dan waduk, karena tempat-tempat penampungan air tersebut dapat digunakan sarana menyimpan air di musim hujan sehingga bisa dimanfaatkan airnya di musim kemarau. Juga penting mengadakan perubahan pola operasi dan pemeliharaan waduk dan bangunan pelengkap/penunjangnya untuk menyesuaikan dengan adanya peningkatan intensitas hujan dan berkurangnya curah hujan sebagai dampak adanya perubahan iklim.
Penting juga melembagakan pemanfaatan informasi prakiraan cuaca dan iklim secara efektif dalam melaksanakan operasi dan pengelolaan air waduk, sehingga dapat menekan resiko kekeringan dan kebanjiran lebih efektif.
Penelitian geohidrologi untuk mengetahui cekungan-cekungan air tawan juga penting, sehingga dapat dibangun dan dipertahankan situ-situ, danau-danau, dan pembangunan resapan air serta penampungan air, baik di gedung-gedung maupun di dalam tamah. Perlu dilakukan pengawasan terhadap kewajiban pemilik gedung untuk membuat resapan air dan penampungan air.
Gerakan Indonesia hijau dengan menanam pohon harus terus digalakkan. Pada anak-anak, remaja, dan generasi muda harus ditanamkan budaya “Muda Menamam, Tua Memanen”. Jadi, menanam pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi berkelanjutan.
Hal lain yang perlu kita lakukan adalah memanen hujan. Mencegah seminimal mungkin air hujan terbuang ke laut untuk dimanfaatkan pada musim kemarau dengan membangun sarana infrastruktur penampung air seperti waduk, embung, situ, sumur-sumur resapan, lubang resapan biopori, dan tandon air. Upaya ini juga dimaksudkan untuk mencegah bencana banjir yang selalu datang pada musim hujan.
Perlu juga perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Melakukan rehabilitasi pengelolaan air di daerah lahan gambut pada kanal-kanal terbuka dengan membangun sistem buka-tutup pada kanal tersebut untuk menjaga kestabilan muka air tanah. Dan menginventarisasi daerah lahan gambut sesuai dengan karakteristiknya dan perlu dibuat penataan ruang lahan gambut sesuai karakteristik tersebut.
Mencermati pengalaman negara Australia ketika membantu penanganan kebutuhan air bersih masyarakat pascagempa di Sumatera Barat, 30 September 2009 lali, yang mengembangkan teknologi untuk mengolah air asin (laut) menjadi air tawar yang dapat diminum, maka teknologi itu ke depan perlu dikembangkan di Indonesia, terutama di daerah-daerah krisis air bersih. []
Kredit Foto : Deni Rahadian dan Saeful Rahman
Postingan
