20 Persen Garis Pantai Indonesia Alami Kerusakan

Sebanyak 20 persen dari garis pantai di sepanjang wilayah Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan akibat berbagai permasalahan antara lain perubahan lingkungan dan abrasi pantai.

"20 persen garis pantai di Indonesia mengalami kerusakan," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dr Moch Amron, di Kementerian PU, Jakarta, Kamis.

Amron mencontohkan, panjang garis pantai di Pulau Bali telah mengalami abrasi sekitar 91 kilometer atau 20,8 persen dari garis pantai pulau tersebut.

Hal itu sangat disayangkan karena Indonesia memiliki garis pantai sekitar 95.000 kilometer, merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Ia mengemukakan, kerusakan garis pantai itu disebabkan oleh perubahan lingkungan dan abrasi pantai yang juga mengancam keberadaan lahan produktif dan pariwisata.

Garis Pantai Indonesia Terpanjang Keempat

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang mencapai lebih dari 95.181 kilometer. “ada koreksi, ternyata panjang garis pantai kita 95.181 km, “kata Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, Rizald Max Rompas, dalam lokakarya Persepsi Politisi Terhadap Bidang Kelautan sebagai Mainstream Pembangunan Nasional, Selasa(24/2).

la menegaskan bahwa koreksi panjang garis pantai Indonesia dari 81.000 km menjadi 95.181 km ini telah diumumkan PBB pada 2008 lalu. Dengan koreksi yang dilakukan PBB tersebut, kini Indonesia justru berada di posisi keempat setelah Rusia. Sedangkan negara pemilik garis pantai terpanjang diduduki Amerika Serikat (AS), lalu Kanada. Sebelumnya, Kanada menduduki urutan pertama dengan panjang garis pantai 243.792 km dengan 52.455 pulau. "Sementara itu, Indonesia sekarang tidak lagi memiliki lebih dari 17.500 pulau, tetapi kurang lebih 17.480 pulau," ujarnya seperti dirilis Antara.

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas lautan tiga per empat dari luas daratan, dan bertambah panjangnya garis pantai tersebut, melalui sebuah penelitian disebutkan bahwa sektor kelautan mampu menyumbang US$ 140 miliar per tahun. “Jumlah itu belum termasuk sumbangan sektor kelautan dari dasar laut, yakni potensi migas,” tambahnya.

Tangani Perbatasan

Sementara itu, Penierintah Indonesia perlu lebih serius menangani masalah perbatasan dengan negara tetangga. Pasalnya, masalah perbatasan merupakah symbol dari kedaulatan Indonesia secara teritorial. Jika tidak, maka Indonesia akan mengalami rongrongan dari negara tetangga yang berpotensi mengancam kedaulatannya, kata Bugiakso.

Bugiakso, yang merupakan cucu mendiang Jenderal Besar Soedirman tersebut, mencontohkan kasus hilangnya sepuluh patok pembatas di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalbar, yang merupakan bukti bahwa pemerintah masih menganggap sepele masalah perbatasan tersebut.

Dia juga mengimbau, selain tapal batas, pemerintah dan legislatif sebagai lembaga negara juga memperhatikan keberadaan pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Sehingga, kasus Sipadan dan Ligitan tidak perlu terulang lagi di masa mendatang.

Sementara itu, tokoh masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), Erwin Pone meminta pemerintah pusat tidak menganggap remeh masalah adanya klaim Filipina tentang Pulau Miangas, karena jika sampai lepas, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terganggu.

Menurut Erwin, seharusnya pemerintah pusat belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada.

"Abrasi pantai juga menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain," kata Amron.

Sementara penutupan muara sungai dan pompa, lanjutnya, berdampak pada lalu lintas navigasi dan drainase.

Ia menuturkan, kondisi yang memprihatinkan itu tidak terlepas dari kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pengamanan pantai yang tidak banyak berubah dan belum ada ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pengamanan pantai.

Pengamanan pantai belum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Untuk itu, Ditjen SDA Kementerian PU telah menetapkan arah kebijakan pengamanan pantai yang dilaksanakan dengan urutan prioritas penanganan abrasi pantai, pengamanan banjir di kawasan pantai, stabilitas muara sungai dan drainase yang langsung ke laut, menjaga kedaulatan NKRI dan mendukung revitalisasi kawasan pantai.

Sedangkan strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan pengamanan pantai adalah memprioritaskan pembangunan konstruksi pengamanan pantai.

Selain itu menyusun program pemeliharaan berkelanjutan, mendukung upaya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kelestarian ekosistem pantai, menggunakan bahan material ramah lingkungan serta meningkatkan anggaran.

Amron mencontohkan, pengamanan pantai di Indonesia yang diprakarsai Kementerian PU antara lain adalah pembangunan tembok laut di pantai Bau-Bau (sulawesi Tenggara), dan di pantai Punggur (Bengkulu). Selain itu untuk menjaga kedaulatan NKRI juga telah dilaksanakan reklamasi di Pulau Nipah, Kepulauan Riau.

sumber : antara, dekin.dkp